Sabay Sai, Sampaikan Aspirasi Masyarakat kepada Presiden RI.

0
69

Detik.in, -Lampung utara.  

Ketua Ormas Sungkai Bunga mayang Sabay sai Sahbudin Hasan menyampaikan aspirasi delapan Desa Masyarakat Sungkai Bunga Mayang kepada Presiden RI Bapak Ir., H. Joko Widodo melalui

Kantor Menteri Seketaris Negara memasukan surat penolakan perpanjangan HGU.No.07 / SK.S / 1989 yang di kuasai oleh PTPN VII / UU.PG.Bunga Mayang.

Pasalnya, HGU yang terbit sampai saat ini menimbulkan konflik antara perusahaan dengan masyarakat yang sifatnya hukum, tidak ada sedikit pun, Rabu (10/4/2018).

Ketua sabay sai ketika membuat melalui ponsel mengatakan, “pengiriman kami untuk Pemerintah Pusat agar bisa menyelesaikan masalah HGU 07 antara PTPN VII dengan Masyarakat,”Ungkapnya.

Lanjutnya, adapun hasil mediasi antara Ormas Sungkai Bunga Mayang Sabay Sai, Perwakilan Masyarakat 10 Desa dengan PTPN VII (PESERO) Unit usaha Bunga Mayang. Pada tanggal 30 juli 2012 bertempat diruang pertemuan wisma tamu Unit Usaha Bunga Mayang, dengan hasil dari desakan masyarakat salah satunya.

Akan dilakukan pengukuran ulang terhadap HGU No. 07 / SK.S / 1989 sesuai ketentuan yang berlaku dengan menggunakan Lembaga yang juga akan dilakukan dengan Bupati Lampung Utara, untuk di komunikasikan hasilnya.

Pihaknya bersepakat jika terjadi lebih dari itu maka di kembalikan kepada Masyarakat Adat 10 (sepuluh) Desa.

Ditempat terpisah Rozali, SH selaku kuasa Hukum Ormas Sabay sai mengatakan “Upaya damai antara Masyarakat dengan PTPN 7, Bunga Mayang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Lampung Utara dan dinas terkait, yang ikut untuk mengaturnya, namun oleh PTPN 7 Bunga Mayang sangat sebanding dan tidak seperti hasil mediasi tanggal 30 Juli 2012 yang tidak bisa direalisasikan, “kata Rozali di Ruang Pekerjaan.

Lanjut Rozali menerangkan, “Keberadaan perusahaan yang berkomunikasi untuk mensejahterakan masyarakat dengan pola kemitraan atau plasma, memberi CSR, tapi sebaliknya,” paparnya.

Selain itu, senada dikatakan Rozali, SH, “Masyarakat yang berada pada HGU. NO. 07 / SK.S / 1989 khususnya 8 Desa Menghasilkan agar dapat disesuaikan dan diperluas untuk masyarakat lokal,” pungkasnya. (Tim IWO)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here