Polisi Beri Penjelasan Soal Tak Ditahannya Keempat Tersangka

0
72

Polres Jakarta Selatan belum menahan PNS di lingkungan Pemkot Jaksel, Togu Siagian, dan tiga orang tersangka lain dalam kasus korupsi pengadaan perlengkapan modernisasi arsip sekolah. Polisi memberi penjelasan soal tak ditahannya keempat tersangka tersebut.

“Penyidikan korupsi lama, prosesnya, ini saja LP 2016, kita melakukan audit dan pemeriksaan makan waktu. Sehingga tentunya tidak kita tahan,” kata Kapolres Jakarta Selatan Kombes Mardiaz Kusin Dwihananto di Mapolrea Jaksel, Jalan Wijaya, Kebayoran Baru, Jumat (9/2/2018).

Meski begitu, polisi segera menahan keempat orang tersebut saat berkas perkara dinyatakan lengkap (P21) oleh kejaksaan. Saat ini berkas perkara Togu Siagian yang baru dinyatakan lengkap.Tapi nanti setelah empat LP itu P21 serempak kita tahan dan limpahkan dan kejaksaan,” ujarnya.

Dalam kasus ini, Togu yang saat itu menjabat sebagai Kasi Sarpras Sudin Pendidikan Jaksel diduga melakukan korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 2.947.205.411,50. Korupsi itu diduga terkait pengadaan perlengkapan modernisasi arsip sekolah di SDN Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, dan SMPN Jaksel.

Togu diduga telah menggelembungkan harga dan menetapkan nilai harga prakiraan sendiri (HPS) tanpa survei terlebih dahulu. Kemudian polisi kembali menetapkan 3 orang lain sebagai tersangka yakni Suhartono Simamora selaku pemilik CV Marcyan Mora Mandiri, Kamjudin selaku pemilik PT Erica Cahaya Berlian, dan Ahmadin selaku pihak yang mengerjakan proyek.

Polisi menyita barang bukti berupa surat perjanjian kontrak kegiatan pengadaan yang ditandatangani oleh Suhartono, Kamjudin dan Togu pada Desember 2014. Selain itu ada dokumen lainnya. Kasus ini telah masuk ke tahap pelimpahan berkas ke Kejari Jaksel.

Sementara itu, Togu dijerat pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sumber: Detikcom

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here