Menu
Pencarian
Daftar Sekarang
Home Blog

Makna Angka 88 Mutasi dan Polisi Bersama Masyarakat Kapolri Suyudi: Tegak Lurus Presiden Prabowo

By
admin
-
0

Makna Angka 88 Mutasi dan Polisi Bersama Masyarakat Kapolri Suyudi: Tegak Lurus Presiden Prabowo

Dalam pembacaan simbolik, 88 dapat dimaknai sebagai penegasan ganda atas arah 08: bahwa kepemimpinan Polri di bawah Suyudi hendak bergerak dalam garis pemerintahan Presiden Prabowo

Makna Angka 88 Mutasi dan Polisi Bersama Masyarakat Kapolri Suyudi: Tegak Lurus Presiden Prabowo

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto bersama Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Dok Polri)

JAKARTA – Pergantian kepemimpinan hampir selalu diikuti penataan organisasi. Namun, langkah pertama Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto setelah resmi menjabat Kapolri menarik dibaca lebih jauh. Hanya sehari setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, Suyudi melakukan mutasi dan rotasi terhadap 88 perwira tinggi dan perwira menengah Polri melalui ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, 70 personel memperoleh promosi atau jabatan baru, termasuk perubahan pada 14 jabatan pejabat utama Mabes Polri dan 19 Kapolda.

Secara administratif, Polri menjelaskan mutasi tersebut sebagai dinamika organisasi, pembinaan karier, penyegaran, sekaligus bagian dari percepatan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Tetapi dalam politik pemerintahan, angka, momentum, dan keputusan personalia sering kali juga mengundang pembacaan simbolik.

Di sinilah angka 88 menjadi menarik. Prabowo sejak lama identik dengan sandi 08, sebuah kode yang melekat sejak perjalanan militernya dan terus dikenal hingga memasuki gelanggang politik nasional. Bahkan Prabowo sendiri pernah berkelakar mengenai kedekatan angka tersebut dengan posisinya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8.

Apakah 88 personel yang dimutasi Suyudi sengaja dipilih untuk mengirim pesan penghormatan kepada Prabowo? Tidak ada keterangan resmi Polri yang menyatakan demikian. Karena itu, menganggapnya sebagai fakta tentu terlalu jauh. Tetapi sebagai simbol politik, kebetulan tersebut sulit untuk tidak menarik perhatian: dua angka delapan berdiri berdampingan pada keputusan besar pertama Kapolri baru.

Dalam pembacaan simbolik, 88 dapat dimaknai sebagai penegasan ganda atas arah 08: bahwa kepemimpinan Polri di bawah Suyudi hendak bergerak dalam garis pemerintahan Presiden Prabowo. Bukan sekadar loyalitas personal seorang Kapolri kepada Presiden yang mengangkatnya, melainkan kesatuan arah antara kebijakan keamanan dengan agenda pemerintahan.

Loyalitas Bukan Sekadar Kepada Orang

Pembacaan tersebut dapat ditempatkan dalam kerangka klasik The Philosophy of Loyalty dari Josiah Royce (1908). Bagi Royce, loyalitas bukan sekadar kepatuhan kepada seseorang. Loyalitas merupakan pengabdian yang sadar, praktis, dan konsisten kepada suatu cause atau tujuan yang dianggap lebih besar daripada kepentingan individual.

Dalam negara demokratis, loyalitas Kapolri kepada Presiden harus dibaca sebagai loyalitas institusional-konstitusional: Presiden memegang mandat pemerintahan, sementara Polri menjadi salah satu instrumen negara untuk memastikan keamanan, ketertiban, penegakan hukum, dan pelayanan kepada masyarakat berjalan menuju tujuan nasional.

Karena itu, bila hendak membaca loyalitas Suyudi kepada Prabowo, ukurannya bukan seberapa sering Kapolri menunjukkan kedekatan dengan Presiden. Ukurannya justru seberapa cepat arah kebijakan Presiden diterjemahkan menjadi keamanan dan pelayanan yang dirasakan rakyat.

Prabowo sejak pidato pelantikannya menempatkan kepentingan rakyat sebagai orientasi kekuasaan. Ia menegaskan bahwa kekuasaan harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Dalam kebijakan pemerintahannya pun orientasi pemerataan dan manfaat pembangunan bagi rakyat kembali ditekankan.

Di titik itulah arah Suyudi dan Prabowo menemukan garis pertemuannya.

19 Kapolda dan Infrastruktur 100 Hari

Mutasi 88 personel juga tidak tepat dibaca semata sebagai pergantian nama. Yang lebih substantif adalah arsitektur komando yang sedang dibangun.

Pergantian 19 Kapolda berarti perubahan menyentuh hampir dua pertiga kepolisian daerah. Ini penting karena keberhasilan program Kapolri tidak ditentukan hanya oleh Mabes Polri. Wajah kepolisian yang sesungguhnya justru paling sering ditemui masyarakat di Polda, Polres, hingga Polsek.

Suyudi telah merancang program 100 hari dalam tiga tahapan: hari 1–30 untuk mengetahui kondisi aktual dan membangun baseline; hari 31–60 untuk menguji perbaikan; dan hari 61–100 untuk menunjukkan hasil sekaligus melakukan koreksi. Pada tahap awal, perhatian diarahkan antara lain pada penerimaan laporan masyarakat, respons layanan 110, tunggakan dan perkembangan perkara, pengaduan, perlindungan kelompok rentan, kesiapan Polres-Polsek, serta pemetaan kejahatan berdampak tinggi.

Dengan kerangka tersebut, pergantian Kapolda dapat dibaca sebagai upaya menyiapkan mesin pelaksana bagi agenda 100 hari. Sebuah program percepatan akan sulit berhasil apabila pucuk pimpinan menghendaki perubahan tetapi rantai komandonya tidak bergerak dengan kecepatan dan orientasi yang sama.

Artinya, mutasi besar ini menghadirkan ujian sekaligus. Jika setelah pergantian pejabat pelayanan publik membaik, respons kepolisian semakin cepat, penyelesaian perkara lebih pasti, ruang publik lebih aman dan keluhan masyarakat berkurang, mutasi itu memperoleh legitimasi melalui hasil. Sebaliknya, jika perubahan berhenti pada rotasi kursi, simbol 88 kehilangan maknanya.

Prabowo Berbicara Rakyat, Suyudi Menjawab dengan Polisi Bersama Masyarakat

Kesamaan paling menarik justru terlihat pada bahasa kepemimpinan keduanya.

Prabowo berkali-kali menempatkan rakyat sebagai tujuan penyelenggaraan kekuasaan. Dalam pidato pelantikannya, Presiden menegaskan bahwa pemimpin harus bekerja untuk rakyat dan kepentingan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

Suyudi datang dengan bahasa yang senada: “Polisi Bersama Masyarakat.”

Dlam uji kelayakan dan kepatutan, ia menegaskan bahwa Polri yang kuat bukanlah Polri yang ditakuti, melainkan yang dipercaya; kewibawaan tidak lahir karena polisi menjaga jarak, tetapi karena hadir bersama rakyat ketika negara dibutuhkan.

Ini lebih dari permainan slogan apabila diterjemahkan menjadi cara kerja.

Jika Prabowo menempatkan rakyat sebagai orientasi pemerintahan, Suyudi menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi kepolisian. Yang satu bekerja pada aras pemerintahan nasional, yang lain menerjemahkannya pada aras keamanan, hukum dan pelayanan publik.

Dari Sufmi Dasco Ahmad dan Politik yang Bernama Loyalitas

Karena itu, “Polisi Bersama Masyarakat” dapat menjadi jembatan antara agenda Presiden dan reformasi pelayanan kepolisian: negara tidak cukup hanya hadir melalui kebijakan dari Jakarta, tetapi harus terasa ketika warga datang ke SPKT, menelepon 110, melaporkan tindak pidana, meminta perlindungan, atau membutuhkan polisi di tengah keadaan darurat.

Tegak Lurus yang Menemukan Pembuktian

Maka makna terpenting dari 88 mutasi bukanlah numerologinya.

Angka 88 boleh dibaca sebagai simbol menarik tentang “08” yang digandakan—sebuah penghormatan simbolik kepada Presiden Prabowo dan pesan mengenai kesatuan arah kepemimpinan. Tetapi simbol memperoleh bobot politik hanya ketika dibuktikan oleh tindakan.

Loyalitas Suyudi kepada Presiden justru akan menemukan bentuk tertingginya apabila ia berhasil menjalankan amanat pemerintahan melalui kepolisian yang semakin profesional, cepat, bersih, tegas dalam hukum, tetapi dekat dalam pelayanan.

Dalam perspektif Royce, loyalitas yang bernilai memang tidak berhenti kepada figur. Ia mengabdi kepada cause. Dalam konteks Indonesia, cause itu seharusnya jelas: kepentingan negara, hukum, dan terutama rakyat.

Karena itu, garis yang sedang dibangun Suyudi dapat dibaca dalam tiga lapis: tegak lurus secara konstitusional kepada Presiden, teguh secara institusional dalam menegakkan hukum, dan bergerak horizontal bersama rakyat.

Di sanalah angka 88 menemukan tafsir yang lebih substantif. Bukan sekadar dua angka delapan. Bukan pula sekadar 88 nama dalam surat telegram.

Tetapi sebuah pesan awal bahwa di bawah Presiden yang lekat dengan 08, Kapolri Suyudisedang membangun barisan yang diharapkan bergerak dalam satu arah: Presiden bekerja untuk rakyat, dan polisi hadir bersama masyarakat. (*)

Ditulis oleh: Choirul Anam, SE, SH, ME, Ak, PhD, CA, CFA, CIISA, CHRA, CSBA, CLA. Penulis adalah Peneliti Kebijakan publik Charles University, Praha.

 

Makna Angka 88 Mutasi dan Polisi Bersama Masyarakat Kapolri Suyudi: Tegak Lurus Presiden Prabowo

By
admin
-
0

Makna Angka 88 Mutasi dan Polisi Bersama Masyarakat Kapolri Suyudi: Tegak Lurus Presiden Prabowo

Dalam pembacaan simbolik, 88 dapat dimaknai sebagai penegasan ganda atas arah 08: bahwa kepemimpinan Polri di bawah Suyudi hendak bergerak dalam garis pemerintahan Presiden Prabowo

Makna Angka 88 Mutasi dan Polisi Bersama Masyarakat Kapolri Suyudi: Tegak Lurus Presiden Prabowo

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto bersama Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Dok Polri)

JAKARTA – Pergantian kepemimpinan hampir selalu diikuti penataan organisasi. Namun, langkah pertama Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto setelah resmi menjabat Kapolri menarik dibaca lebih jauh. Hanya sehari setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, Suyudi melakukan mutasi dan rotasi terhadap 88 perwira tinggi dan perwira menengah Polri melalui ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, 70 personel memperoleh promosi atau jabatan baru, termasuk perubahan pada 14 jabatan pejabat utama Mabes Polri dan 19 Kapolda.

Secara administratif, Polri menjelaskan mutasi tersebut sebagai dinamika organisasi, pembinaan karier, penyegaran, sekaligus bagian dari percepatan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Tetapi dalam politik pemerintahan, angka, momentum, dan keputusan personalia sering kali juga mengundang pembacaan simbolik.

Di sinilah angka 88 menjadi menarik. Prabowo sejak lama identik dengan sandi 08, sebuah kode yang melekat sejak perjalanan militernya dan terus dikenal hingga memasuki gelanggang politik nasional. Bahkan Prabowo sendiri pernah berkelakar mengenai kedekatan angka tersebut dengan posisinya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8.

Apakah 88 personel yang dimutasi Suyudi sengaja dipilih untuk mengirim pesan penghormatan kepada Prabowo? Tidak ada keterangan resmi Polri yang menyatakan demikian. Karena itu, menganggapnya sebagai fakta tentu terlalu jauh. Tetapi sebagai simbol politik, kebetulan tersebut sulit untuk tidak menarik perhatian: dua angka delapan berdiri berdampingan pada keputusan besar pertama Kapolri baru.

Dalam pembacaan simbolik, 88 dapat dimaknai sebagai penegasan ganda atas arah 08: bahwa kepemimpinan Polri di bawah Suyudi hendak bergerak dalam garis pemerintahan Presiden Prabowo. Bukan sekadar loyalitas personal seorang Kapolri kepada Presiden yang mengangkatnya, melainkan kesatuan arah antara kebijakan keamanan dengan agenda pemerintahan.

Loyalitas Bukan Sekadar Kepada Orang

Pembacaan tersebut dapat ditempatkan dalam kerangka klasik The Philosophy of Loyalty dari Josiah Royce (1908). Bagi Royce, loyalitas bukan sekadar kepatuhan kepada seseorang. Loyalitas merupakan pengabdian yang sadar, praktis, dan konsisten kepada suatu cause atau tujuan yang dianggap lebih besar daripada kepentingan individual.

Dalam negara demokratis, loyalitas Kapolri kepada Presiden harus dibaca sebagai loyalitas institusional-konstitusional: Presiden memegang mandat pemerintahan, sementara Polri menjadi salah satu instrumen negara untuk memastikan keamanan, ketertiban, penegakan hukum, dan pelayanan kepada masyarakat berjalan menuju tujuan nasional.

Karena itu, bila hendak membaca loyalitas Suyudi kepada Prabowo, ukurannya bukan seberapa sering Kapolri menunjukkan kedekatan dengan Presiden. Ukurannya justru seberapa cepat arah kebijakan Presiden diterjemahkan menjadi keamanan dan pelayanan yang dirasakan rakyat.

Prabowo sejak pidato pelantikannya menempatkan kepentingan rakyat sebagai orientasi kekuasaan. Ia menegaskan bahwa kekuasaan harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Dalam kebijakan pemerintahannya pun orientasi pemerataan dan manfaat pembangunan bagi rakyat kembali ditekankan.

Di titik itulah arah Suyudi dan Prabowo menemukan garis pertemuannya.

19 Kapolda dan Infrastruktur 100 Hari

Mutasi 88 personel juga tidak tepat dibaca semata sebagai pergantian nama. Yang lebih substantif adalah arsitektur komando yang sedang dibangun.

Pergantian 19 Kapolda berarti perubahan menyentuh hampir dua pertiga kepolisian daerah. Ini penting karena keberhasilan program Kapolri tidak ditentukan hanya oleh Mabes Polri. Wajah kepolisian yang sesungguhnya justru paling sering ditemui masyarakat di Polda, Polres, hingga Polsek.

Suyudi telah merancang program 100 hari dalam tiga tahapan: hari 1–30 untuk mengetahui kondisi aktual dan membangun baseline; hari 31–60 untuk menguji perbaikan; dan hari 61–100 untuk menunjukkan hasil sekaligus melakukan koreksi. Pada tahap awal, perhatian diarahkan antara lain pada penerimaan laporan masyarakat, respons layanan 110, tunggakan dan perkembangan perkara, pengaduan, perlindungan kelompok rentan, kesiapan Polres-Polsek, serta pemetaan kejahatan berdampak tinggi.

Dengan kerangka tersebut, pergantian Kapolda dapat dibaca sebagai upaya menyiapkan mesin pelaksana bagi agenda 100 hari. Sebuah program percepatan akan sulit berhasil apabila pucuk pimpinan menghendaki perubahan tetapi rantai komandonya tidak bergerak dengan kecepatan dan orientasi yang sama.

Artinya, mutasi besar ini menghadirkan ujian sekaligus. Jika setelah pergantian pejabat pelayanan publik membaik, respons kepolisian semakin cepat, penyelesaian perkara lebih pasti, ruang publik lebih aman dan keluhan masyarakat berkurang, mutasi itu memperoleh legitimasi melalui hasil. Sebaliknya, jika perubahan berhenti pada rotasi kursi, simbol 88 kehilangan maknanya.

Prabowo Berbicara Rakyat, Suyudi Menjawab dengan Polisi Bersama Masyarakat

Kesamaan paling menarik justru terlihat pada bahasa kepemimpinan keduanya.

Prabowo berkali-kali menempatkan rakyat sebagai tujuan penyelenggaraan kekuasaan. Dalam pidato pelantikannya, Presiden menegaskan bahwa pemimpin harus bekerja untuk rakyat dan kepentingan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

Suyudi datang dengan bahasa yang senada: “Polisi Bersama Masyarakat.”

Dlam uji kelayakan dan kepatutan, ia menegaskan bahwa Polri yang kuat bukanlah Polri yang ditakuti, melainkan yang dipercaya; kewibawaan tidak lahir karena polisi menjaga jarak, tetapi karena hadir bersama rakyat ketika negara dibutuhkan.

Ini lebih dari permainan slogan apabila diterjemahkan menjadi cara kerja.

Jika Prabowo menempatkan rakyat sebagai orientasi pemerintahan, Suyudi menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi kepolisian. Yang satu bekerja pada aras pemerintahan nasional, yang lain menerjemahkannya pada aras keamanan, hukum dan pelayanan publik.

Dari Sufmi Dasco Ahmad dan Politik yang Bernama Loyalitas

Karena itu, “Polisi Bersama Masyarakat” dapat menjadi jembatan antara agenda Presiden dan reformasi pelayanan kepolisian: negara tidak cukup hanya hadir melalui kebijakan dari Jakarta, tetapi harus terasa ketika warga datang ke SPKT, menelepon 110, melaporkan tindak pidana, meminta perlindungan, atau membutuhkan polisi di tengah keadaan darurat.

Tegak Lurus yang Menemukan Pembuktian

Maka makna terpenting dari 88 mutasi bukanlah numerologinya.

Angka 88 boleh dibaca sebagai simbol menarik tentang “08” yang digandakan—sebuah penghormatan simbolik kepada Presiden Prabowo dan pesan mengenai kesatuan arah kepemimpinan. Tetapi simbol memperoleh bobot politik hanya ketika dibuktikan oleh tindakan.

Loyalitas Suyudi kepada Presiden justru akan menemukan bentuk tertingginya apabila ia berhasil menjalankan amanat pemerintahan melalui kepolisian yang semakin profesional, cepat, bersih, tegas dalam hukum, tetapi dekat dalam pelayanan.

Dalam perspektif Royce, loyalitas yang bernilai memang tidak berhenti kepada figur. Ia mengabdi kepada cause. Dalam konteks Indonesia, cause itu seharusnya jelas: kepentingan negara, hukum, dan terutama rakyat.

Karena itu, garis yang sedang dibangun Suyudi dapat dibaca dalam tiga lapis: tegak lurus secara konstitusional kepada Presiden, teguh secara institusional dalam menegakkan hukum, dan bergerak horizontal bersama rakyat.

Di sanalah angka 88 menemukan tafsir yang lebih substantif. Bukan sekadar dua angka delapan. Bukan pula sekadar 88 nama dalam surat telegram.

Tetapi sebuah pesan awal bahwa di bawah Presiden yang lekat dengan 08, Kapolri Suyudisedang membangun barisan yang diharapkan bergerak dalam satu arah: Presiden bekerja untuk rakyat, dan polisi hadir bersama masyarakat. (*)

Ditulis oleh: Choirul Anam, SE, SH, ME, Ak, PhD, CA, CFA, CIISA, CHRA, CSBA, CLA. Penulis adalah Peneliti Kebijakan publik Charles University, Praha.

 

Tokoh Banten Berharap Suyudi Bawa Pengalaman dari Banten ke Polri

By
admin
-
0

Tokoh Banten Berharap Suyudi Bawa Pengalaman dari Banten ke Polri

Ketua Umum Mathlaul Anwar KH Embay Mulya Syarief. (Istimewa)

SERANG – Tokoh masyarakat Banten Embay Mulya Syarief berharap Komjen Pol. Suyudi Ario Seto membawa pengalaman selama memimpin Polda Banten dalam menjalankan tugas sebagai Kapolri. Embay juga berharap Suyudi tetap menjaga kedekatan dengan masyarakat dan memperkuat sinergi dengan berbagai elemen.

Embay menyampaikan harapan tersebut setelah Komisi III DPR menyetujui Suyudi sebagai calon Kapolri dalam uji kelayakan dan kepatutan pada Kamis (1/10/2026). Komisi III memberikan persetujuan secara aklamasi.

“Alhamdulillah, kami masyarakat Banten merasa bangga. Beliau pernah menjadi Kapolda Banten dan kini dipercaya mengikuti proses untuk menjadi Kapolri. Tentu ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat Banten,” ujar Embay dalam keterangan tertulisnya.

LowonganKerja Banten

Menurut Embay, pengalaman Suyudi saat memimpin Polda Banten menjadi bagian penting dalam perjalanan kariernya di kepolisian. Ia berharap Suyudi mempertahankan komunikasi dengan  pemerintah daerah, TNI, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan berbagai kelompok masyarakat saat memimpin Polri.

“Kami mengapresiasi pengabdian beliau selama menjadi Kapolda Banten. Kedekatan dengan masyarakat dan kemampuan membangun sinergi merupakan hal yang penting untuk terus dipertahankan,” katanya.

Suyudi sebelumnya menjabat Kapolda Banten. Setelah itu, ia memimpin Badan Narkotika Nasional (BNN) sebelum Presiden mengajukannya sebagai calon Kapolri untuk menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Embay juga menilai pengalaman Suyudi saat memimpin BNN dapat menjadi bekal dalam menjalankan tugas sebagai Kapolri, khususnya dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.

“Semoga pengalaman beliau di kepolisian, ketika menjadi Kapolda Banten maupun saat memimpin BNN, menjadi bekal yang semakin kuat dalam menjalankan amanah berikutnya,” tuturnya.

Dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR, Suyudi mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat”. Ia menyatakan kepemimpinan Kapolri harus membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan koreksi.

Suyudi menyebut keberhasilan Polri antara lain dapat dilihat dari keamanan masyarakat, kemudahan dalam membuat laporan, kecepatan memberikan pertolongan, kepastian penanganan perkara, perlindungan terhadap korban, serta penerapan hukum yang adil.

Embay berharap prinsip pelayanan dan kedekatan dengan masyarakat tersebut menjadi bagian dari kepemimpinan Suyudi setelah mendapat amanah sebagai Kapolri.

“Kami mendoakan semoga beliau diberikan kekuatan, kesehatan, dan kemudahan. Apa pun amanah yang diberikan negara, semoga dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat,” ucapnya.

Suyudi, Kapolri yang Dekat dengan Ulama dan Masyarakat

By
admin
-
0

Suyudi, Kapolri yang Dekat dengan Ulama dan Masyarakat

PERGANTIAN kepemimpinan di tubuh Polri selalu membawa harapan baru. Masyarakat tentu ingin kepolisian yang semakin profesional, tegas menegakkan hukum, sekaligus dekat dengan warga.

Karena itu, persetujuan DPR RI terhadap Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri yang baru patut disambut dengan harapan dan dukungan.

Saya mengenal Suyudi sebagai sosok yang memiliki kedekatan dengan berbagai kalangan. Ia bukan hanya dekat dengan para aktivis, tetapi juga menjalin hubungan baik dengan ulama, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

Kebetulan, dalam kapasitas saya sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, saya beberapa kali berjumpa dengan Suyudi dalam kegiatan bersama para ulama dan tokoh agama.

Dari perjumpaan itu, saya melihat sendiri bagaimana ia membangun komunikasi dengan santun dan penuh penghormatan.
Kedekatan seperti ini bukan sekadar soal hadir dalam sebuah acara, melainkan juga menunjukkan kesediaan untuk merawat silaturahmi dan mendengar pandangan masyarakat.

Bagi saya, hubungan baik dengan para ulama dan tokoh masyarakat merupakan modal penting bagi seorang pemimpin Polri.

Tugas kepolisian tidak mungkin dijalankan sendirian. Dukungan berbagai unsur masyarakat diperlukan agar keamanan dan ketertiban tumbuh dari kepercayaan, kemitraan, dan kesadaran bersama.

Suyudi juga dikenal sebagai pribadi yang taat beragama. Nilai-nilai agama, bila dijalankan dengan baik, dapat menjadi pegangan dalam mengemban amanah. Bekerja dengan jujur, bersikap adil, dan memperlakukan sesama dengan hormat.

Tentu, kepercayaan publik pada akhirnya juga ditentukan oleh tindakan dan kebijakan nyata. Namun, karakter yang santun, terbuka, dan dekat dengan masyarakat merupakan bekal yang baik untuk memulai pengabdian.

Baca Juga :  Sejarah Catat Timnas Indonesia Masuk 14 Negara di Dunia Raih Juara Diselenggarakan FIFA

Saya melihat Suyudi sebagai figur yang santun, tetapi tegas; terbuka, dan mau mendengarkan masukan. Sikap seperti ini penting bagi siapa pun yang memimpin institusi besar seperti Polri.

Ketegasan diperlukan untuk menegakkan hukum, sementara keterbukaan dibutuhkan agar pemimpin memahami persoalan secara utuh dan mengambil keputusan dengan bijaksana.

Apresiasi juga patut diberikan atas pengabdiannya selama memimpin Badan Narkotika Nasional. Upaya menghadapi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika membutuhkan kerja keras, ketegasan, serta kolaborasi banyak pihak.

BNN sendiri menekankan bahwa penanganan narkotika perlu dilakukan secara komprehensif: tegas terhadap jaringan peredaran gelap, sekaligus mengedepankan pencegahan dan rehabilitasi bagi penyalah guna.

Kini, amanah yang lebih besar menanti Suyudi di Polri. Saya berharap pengalaman, ketegasan, dan kemampuannya menjalin hubungan dengan berbagai kalangan dapat menjadi bekal untuk memimpin kepolisian dengan baik.

Kedekatan dengan ulama, tokoh agama, aktivis, dan masyarakat luas dapat memperkuat kerja bersama dalam menjaga keamanan serta membangun rasa percaya.

Selamat mengemban amanah sebagai Kapolri. Semoga Suyudi Ario Seto senantiasa diberi kekuatan dan kebijaksanaan dalam memimpin Polri yang profesional, humanis, tegas, dan semakin dipercaya masyarakat.

 

Suyudi, Kapolri yang Dekat dengan Ulama dan Masyarakat

By
admin
-
0

Suyudi, Kapolri yang Dekat dengan Ulama dan Masyarakat

PERGANTIAN kepemimpinan di tubuh Polri selalu membawa harapan baru. Masyarakat tentu ingin kepolisian yang semakin profesional, tegas menegakkan hukum, sekaligus dekat dengan warga.

Karena itu, persetujuan DPR RI terhadap Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri yang baru patut disambut dengan harapan dan dukungan.

Saya mengenal Suyudi sebagai sosok yang memiliki kedekatan dengan berbagai kalangan. Ia bukan hanya dekat dengan para aktivis, tetapi juga menjalin hubungan baik dengan ulama, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

Kebetulan, dalam kapasitas saya sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, saya beberapa kali berjumpa dengan Suyudi dalam kegiatan bersama para ulama dan tokoh agama.

Dari perjumpaan itu, saya melihat sendiri bagaimana ia membangun komunikasi dengan santun dan penuh penghormatan.
Kedekatan seperti ini bukan sekadar soal hadir dalam sebuah acara, melainkan juga menunjukkan kesediaan untuk merawat silaturahmi dan mendengar pandangan masyarakat.

Bagi saya, hubungan baik dengan para ulama dan tokoh masyarakat merupakan modal penting bagi seorang pemimpin Polri.

Tugas kepolisian tidak mungkin dijalankan sendirian. Dukungan berbagai unsur masyarakat diperlukan agar keamanan dan ketertiban tumbuh dari kepercayaan, kemitraan, dan kesadaran bersama.

Suyudi juga dikenal sebagai pribadi yang taat beragama. Nilai-nilai agama, bila dijalankan dengan baik, dapat menjadi pegangan dalam mengemban amanah. Bekerja dengan jujur, bersikap adil, dan memperlakukan sesama dengan hormat.

Tentu, kepercayaan publik pada akhirnya juga ditentukan oleh tindakan dan kebijakan nyata. Namun, karakter yang santun, terbuka, dan dekat dengan masyarakat merupakan bekal yang baik untuk memulai pengabdian.

Baca Juga :  Sejarah Catat Timnas Indonesia Masuk 14 Negara di Dunia Raih Juara Diselenggarakan FIFA

Saya melihat Suyudi sebagai figur yang santun, tetapi tegas; terbuka, dan mau mendengarkan masukan. Sikap seperti ini penting bagi siapa pun yang memimpin institusi besar seperti Polri.

Ketegasan diperlukan untuk menegakkan hukum, sementara keterbukaan dibutuhkan agar pemimpin memahami persoalan secara utuh dan mengambil keputusan dengan bijaksana.

Apresiasi juga patut diberikan atas pengabdiannya selama memimpin Badan Narkotika Nasional. Upaya menghadapi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika membutuhkan kerja keras, ketegasan, serta kolaborasi banyak pihak.

BNN sendiri menekankan bahwa penanganan narkotika perlu dilakukan secara komprehensif: tegas terhadap jaringan peredaran gelap, sekaligus mengedepankan pencegahan dan rehabilitasi bagi penyalah guna.

Kini, amanah yang lebih besar menanti Suyudi di Polri. Saya berharap pengalaman, ketegasan, dan kemampuannya menjalin hubungan dengan berbagai kalangan dapat menjadi bekal untuk memimpin kepolisian dengan baik.

Kedekatan dengan ulama, tokoh agama, aktivis, dan masyarakat luas dapat memperkuat kerja bersama dalam menjaga keamanan serta membangun rasa percaya.

Selamat mengemban amanah sebagai Kapolri. Semoga Suyudi Ario Seto senantiasa diberi kekuatan dan kebijaksanaan dalam memimpin Polri yang profesional, humanis, tegas, dan semakin dipercaya masyarakat.

 

Tokoh Banten Berharap Suyudi Bawa Pengalaman dari Banten ke Polri

By
admin
-
0

Tokoh Banten Berharap Suyudi Bawa Pengalaman dari Banten ke Polri

Ketua Umum Mathlaul Anwar KH Embay Mulya Syarief. (Istimewa)

SERANG – Tokoh masyarakat Banten Embay Mulya Syarief berharap Komjen Pol. Suyudi Ario Seto membawa pengalaman selama memimpin Polda Banten dalam menjalankan tugas sebagai Kapolri. Embay juga berharap Suyudi tetap menjaga kedekatan dengan masyarakat dan memperkuat sinergi dengan berbagai elemen.

Embay menyampaikan harapan tersebut setelah Komisi III DPR menyetujui Suyudi sebagai calon Kapolri dalam uji kelayakan dan kepatutan pada Kamis (1/10/2026). Komisi III memberikan persetujuan secara aklamasi.

“Alhamdulillah, kami masyarakat Banten merasa bangga. Beliau pernah menjadi Kapolda Banten dan kini dipercaya mengikuti proses untuk menjadi Kapolri. Tentu ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat Banten,” ujar Embay dalam keterangan tertulisnya.

LowonganKerja Banten

Menurut Embay, pengalaman Suyudi saat memimpin Polda Banten menjadi bagian penting dalam perjalanan kariernya di kepolisian. Ia berharap Suyudi mempertahankan komunikasi dengan  pemerintah daerah, TNI, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan berbagai kelompok masyarakat saat memimpin Polri.

“Kami mengapresiasi pengabdian beliau selama menjadi Kapolda Banten. Kedekatan dengan masyarakat dan kemampuan membangun sinergi merupakan hal yang penting untuk terus dipertahankan,” katanya.

Suyudi sebelumnya menjabat Kapolda Banten. Setelah itu, ia memimpin Badan Narkotika Nasional (BNN) sebelum Presiden mengajukannya sebagai calon Kapolri untuk menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Embay juga menilai pengalaman Suyudi saat memimpin BNN dapat menjadi bekal dalam menjalankan tugas sebagai Kapolri, khususnya dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.

“Semoga pengalaman beliau di kepolisian, ketika menjadi Kapolda Banten maupun saat memimpin BNN, menjadi bekal yang semakin kuat dalam menjalankan amanah berikutnya,” tuturnya.

Dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR, Suyudi mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat”. Ia menyatakan kepemimpinan Kapolri harus membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan koreksi.

Suyudi menyebut keberhasilan Polri antara lain dapat dilihat dari keamanan masyarakat, kemudahan dalam membuat laporan, kecepatan memberikan pertolongan, kepastian penanganan perkara, perlindungan terhadap korban, serta penerapan hukum yang adil.

Embay berharap prinsip pelayanan dan kedekatan dengan masyarakat tersebut menjadi bagian dari kepemimpinan Suyudi setelah mendapat amanah sebagai Kapolri.

“Kami mendoakan semoga beliau diberikan kekuatan, kesehatan, dan kemudahan. Apa pun amanah yang diberikan negara, semoga dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat,” ucapnya.

KNPI: Hoaks terhadap Suyudi Ario Seto adalah Upaya Rusak Citra Polri

By
admin
-
0

KNPI: Hoaks terhadap Suyudi Ario Seto adalah Upaya Rusak Citra Polri

KNPI: Hoaks terhadap Suyudi Ario Seto adalah Upaya Rusak Citra Polri
Kapolri Suyudi Ario Seto(Antara)

Ketua Umum DPP (Komiten Nasional Pemuda Indonesia) KNPI Haris Pertama menilai munculnya informasi hoaksdan fitnah yang menyerang Kapolri baru Jenderal Suyudi Ario Seto merupakan upaya murahan untuk mengganggu sekaligus merusak citra institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Haris meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, terlebih ketika informasi tersebut diarahkan untuk membangun prasangka negatif terhadap pimpinan institusi negara.

“Hoaks dan fitnah terhadap Kapolri baru adalah fitnah murahan yang tidak boleh dibiarkan. Ini bukan sekadar persoalan menyerang pribadi Jenderal Suyudi, tetapi sudah masuk pada upaya mengganggu dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi Polri,” kata Haris, Selasa (6/10/2026).

Menurut Haris, Presiden Prabowo Subianto tentu memiliki pertimbangan matang dalam memilih dan menetapkan Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri. Karena itu, pilihan tersebut harus dihormati dan diberikan kesempatan untuk membuktikan kepemimpinannya dalam membawa Polri semakin dekat dengan masyarakat.

“Kita harus yakin bahwa pilihan Presiden Prabowo merupakan pilihan terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Karena itu, kita harus memberikan dukungan kepada Kapolri baru untuk menjalankan tugasnya dan mewujudkan Polri yang semakin dekat dengan masyarakat,” ujarnya.

Haris mengatakan, tagline kepemimpinan Kapolri baru yang menekankan kedekatan dengan masyarakat harus diterjemahkan menjadi agenda nyata dalam membangun hubungan antara polisi dan masyarakat. Menurutnya, institusi kepolisian membutuhkan dukungan publik karena tugas Polri tidak mungkin dijalankan hanya dengan pendekatan penegakan hukum semata.

“Polri tidak bisa bekerja sendirian. Polisi membutuhkan kepercayaan masyarakat, dan masyarakat juga membutuhkan polisi yang profesional, humanis, responsif dan hadir ketika masyarakat membutuhkan perlindungan,” katanya.

Waspada Perang Kognitif
Di sisi lain, Haris mengingatkan bahwa derasnya penyebaran hoaks, fitnah, manipulasi informasi, dan narasi provokatif di ruang digital harus dilihat sebagai persoalan serius. Fenomena tersebut dinilai bukan lagi sekadar persoalan kebebasan berekspresi, melainkan dapat berkembang menjadi perang kognitif (cognitive warfare).

“Hoaks yang terus-menerus diproduksi dan disebarkan dapat membentuk persepsi seolah-olah semua institusi negara buruk, semua kebijakan salah, dan tidak ada lagi yang bisa dipercaya. Kalau ini dibiarkan, yang rusak bukan hanya citra satu lembaga, tetapi kepercayaan publik terhadap negara,” tegas Haris.

Ia menjelaskan, perang kognitif bekerja dengan memengaruhi persepsi, emosi, keyakinan, dan cara berpikir masyarakat. Informasi salah yang diproduksi secara masif dapat menciptakan persepsi yang dianggap sebagai kebenaran oleh publik.

“Ketika masyarakat terus dicekoki informasi negatif, fitnah, dan kebohongan yang diproduksi secara berulang, lama-lama muncul distrust. Masyarakat menjadi pesimis terhadap institusi negara, bahkan pesimis terhadap kemampuan bangsanya sendiri. Inilah yang harus kita waspadai,” ujarnya.

Haris menilai situasi tersebut berbahaya apabila dimanfaatkan untuk memperlebar jarak antara masyarakat dengan institusi negara. Ia menekankan bahwa dalam demokrasi yang sehat, kritik memang diperlukan, namun harus dibangun berdasarkan fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kita tidak anti kritik. Tetapi kritik berbeda dengan fitnah, dan kritik berbeda dengan menyebarkan informasi palsu. Kalau ada persoalan terhadap Polri, sampaikan berdasarkan fakta dan mekanisme yang tersedia, bukan dengan membangun kebohongan untuk menjatuhkan seseorang atau institusi,” katanya.

 

Haris mendorong seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, agar menjadi bagian dari gerakan melawan disinformasi. Pemberantasan hoaks harus dilakukan secara kolektif oleh pemerintah, platform digital, media massa, hingga organisasi masyarakat.

“Jangan sampai bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mudah diadu oleh informasi palsu. Kita harus membangun daya tahan masyarakat terhadap disinformasi. Jangan setiap informasi yang viral langsung dipercaya dan disebarkan,” tuturnya.

Sebagai penutup, Haris mengajak masyarakat memberikan kesempatan kepada Jenderal Suyudi Ario Seto untuk menjalankan amanah sebagai Kapolri dan membuktikan komitmennya.

“Berikan kesempatan kepada Kapolri baru untuk bekerja. Kita kawal, kita kritik jika ada yang salah, tetapi jangan membangun opini berdasarkan fitnah dan hoaks. Yang kita butuhkan sekarang adalah Polri yang semakin dipercaya masyarakat,” pungkas Haris. (E-3

KNPI: Hoaks terhadap Suyudi Ario Seto adalah Upaya Rusak Citra Polri

By
admin
-
0

KNPI: Hoaks terhadap Suyudi Ario Seto adalah Upaya Rusak Citra Polri

KNPI: Hoaks terhadap Suyudi Ario Seto adalah Upaya Rusak Citra Polri
Kapolri Suyudi Ario Seto(Antara)

Ketua Umum DPP (Komiten Nasional Pemuda Indonesia) KNPI Haris Pertama menilai munculnya informasi hoaksdan fitnah yang menyerang Kapolri baru Jenderal Suyudi Ario Seto merupakan upaya murahan untuk mengganggu sekaligus merusak citra institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Haris meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, terlebih ketika informasi tersebut diarahkan untuk membangun prasangka negatif terhadap pimpinan institusi negara.

“Hoaks dan fitnah terhadap Kapolri baru adalah fitnah murahan yang tidak boleh dibiarkan. Ini bukan sekadar persoalan menyerang pribadi Jenderal Suyudi, tetapi sudah masuk pada upaya mengganggu dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi Polri,” kata Haris, Selasa (6/10/2026).

Menurut Haris, Presiden Prabowo Subianto tentu memiliki pertimbangan matang dalam memilih dan menetapkan Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri. Karena itu, pilihan tersebut harus dihormati dan diberikan kesempatan untuk membuktikan kepemimpinannya dalam membawa Polri semakin dekat dengan masyarakat.

“Kita harus yakin bahwa pilihan Presiden Prabowo merupakan pilihan terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Karena itu, kita harus memberikan dukungan kepada Kapolri baru untuk menjalankan tugasnya dan mewujudkan Polri yang semakin dekat dengan masyarakat,” ujarnya.

Haris mengatakan, tagline kepemimpinan Kapolri baru yang menekankan kedekatan dengan masyarakat harus diterjemahkan menjadi agenda nyata dalam membangun hubungan antara polisi dan masyarakat. Menurutnya, institusi kepolisian membutuhkan dukungan publik karena tugas Polri tidak mungkin dijalankan hanya dengan pendekatan penegakan hukum semata.

“Polri tidak bisa bekerja sendirian. Polisi membutuhkan kepercayaan masyarakat, dan masyarakat juga membutuhkan polisi yang profesional, humanis, responsif dan hadir ketika masyarakat membutuhkan perlindungan,” katanya.

Waspada Perang Kognitif
Di sisi lain, Haris mengingatkan bahwa derasnya penyebaran hoaks, fitnah, manipulasi informasi, dan narasi provokatif di ruang digital harus dilihat sebagai persoalan serius. Fenomena tersebut dinilai bukan lagi sekadar persoalan kebebasan berekspresi, melainkan dapat berkembang menjadi perang kognitif (cognitive warfare).

“Hoaks yang terus-menerus diproduksi dan disebarkan dapat membentuk persepsi seolah-olah semua institusi negara buruk, semua kebijakan salah, dan tidak ada lagi yang bisa dipercaya. Kalau ini dibiarkan, yang rusak bukan hanya citra satu lembaga, tetapi kepercayaan publik terhadap negara,” tegas Haris.

Ia menjelaskan, perang kognitif bekerja dengan memengaruhi persepsi, emosi, keyakinan, dan cara berpikir masyarakat. Informasi salah yang diproduksi secara masif dapat menciptakan persepsi yang dianggap sebagai kebenaran oleh publik.

“Ketika masyarakat terus dicekoki informasi negatif, fitnah, dan kebohongan yang diproduksi secara berulang, lama-lama muncul distrust. Masyarakat menjadi pesimis terhadap institusi negara, bahkan pesimis terhadap kemampuan bangsanya sendiri. Inilah yang harus kita waspadai,” ujarnya.

Haris menilai situasi tersebut berbahaya apabila dimanfaatkan untuk memperlebar jarak antara masyarakat dengan institusi negara. Ia menekankan bahwa dalam demokrasi yang sehat, kritik memang diperlukan, namun harus dibangun berdasarkan fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kita tidak anti kritik. Tetapi kritik berbeda dengan fitnah, dan kritik berbeda dengan menyebarkan informasi palsu. Kalau ada persoalan terhadap Polri, sampaikan berdasarkan fakta dan mekanisme yang tersedia, bukan dengan membangun kebohongan untuk menjatuhkan seseorang atau institusi,” katanya.

 

Haris mendorong seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, agar menjadi bagian dari gerakan melawan disinformasi. Pemberantasan hoaks harus dilakukan secara kolektif oleh pemerintah, platform digital, media massa, hingga organisasi masyarakat.

“Jangan sampai bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mudah diadu oleh informasi palsu. Kita harus membangun daya tahan masyarakat terhadap disinformasi. Jangan setiap informasi yang viral langsung dipercaya dan disebarkan,” tuturnya.

Sebagai penutup, Haris mengajak masyarakat memberikan kesempatan kepada Jenderal Suyudi Ario Seto untuk menjalankan amanah sebagai Kapolri dan membuktikan komitmennya.

“Berikan kesempatan kepada Kapolri baru untuk bekerja. Kita kawal, kita kritik jika ada yang salah, tetapi jangan membangun opini berdasarkan fitnah dan hoaks. Yang kita butuhkan sekarang adalah Polri yang semakin dipercaya masyarakat,” pungkas Haris. (E-3

Baru Sehari Dilantik, Kapolri Suyudi Langsung Bongkar Struktur Polri, IPW: Ini Bukan Konsolidasi Biasa

By
admin
-
0

Baru Sehari Dilantik, Kapolri Suyudi Langsung Bongkar Struktur Polri, IPW: Ini Bukan Konsolidasi Biasa

 

 

Gebrakan awal Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto langsung menjadi sorotan Indonesia Police Watch (IPW). Baru sehari dilantik Presiden Prabowo Subianto, Kapolri Suyudi langsung melakukan perombakan besar-besaran terhadap struktur internal Mabes Polri hingga jajaran kewilayahan.

IPW menilai langkah tersebut bukan sekadar konsolidasi organisasi, melainkan regrouping kekuatan yang menunjukkan perubahan sangat radikal di tubuh Korps Bhayangkara.

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan, perombakan tersebut terlihat dari pergantian sejumlah pejabat strategis Polri melalui Surat Telegram Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026.

 

 

Sejumlah posisi strategis yang mengalami pergantian antara lain unsur pengawas dan pembantu pimpinan seperti Irwasum, Asisten Kapolri bidang Operasi, Asisten Kapolri bidang Perencanaan dan Anggaran, Asisten Kapolri bidang SDM, Kadiv Propam, Kadiv TIK, serta unsur pelaksana tugas pokok seperti Kabaintelkam, Kabareskrim dan Kabaharkam.

 

 

Tak hanya di tingkat pusat, perombakan juga merambah struktur kewilayahan. Sebanyak 19 Kapolda turut diganti atau digeser. Struktur pendukung seperti Kalemdiklat, Kasespim dan Gubernur Akpol juga ikut mengalami perubahan.

Secara keseluruhan, IPW mencatat terdapat 88 perwira tinggi dan perwira menengah pada era kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang terkena mutasi.

“IPW menilai langkah radikal Jenderal Suyudi Ario Seto itu tidak biasa dilakukan seorang insan Bhayangkara yang baru dilantik sebagai Kapolri untuk memimpin institusi Polri yang cukup besar kalau tidak ada kekuatan politik di belakangnya,” kata Sugeng dalam siaran pers IPW yang diterima Haluan Selasa (6/10/2026).

Menurut Sugeng, pola tersebut berbeda dengan tradisi konsolidasi yang dilakukan sejumlah Kapolri sebelumnya.

Ia mencontohkan saat Jenderal Idham Azis dipercaya menjadi Kapolri. Idham disebut tidak langsung melakukan bongkar besar-besaran terhadap struktur elite Polri setelah dilantik.

Bahkan, posisi Kabareskrim yang ditinggalkannya sempat kosong sebelum akhirnya diisi melalui mutasi beberapa waktu kemudian.

“Filosofi polisi itu adalah merangkul, akomodatif, persuasif serta koordinatif, dan tidak radikal atau frontal,” ujarnya.

Berbeda dengan Era Listyo Sigit

IPW juga membandingkan langkah Suyudi dengan pola yang diterapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo ketika pertama kali menjabat Kapolri.

Menurut Sugeng, Listyo tidak langsung melakukan pembersihan besar-besaran terhadap elite lama Polri. Ia terlebih dahulu membangun legitimasi melalui narasi kelembagaan, seperti konsep Presisi, pelayanan transparan, penegakan hukum berkeadilan serta polisi yang tegas namun humanis.

Baru setelah itu, kata dia, Listyo melakukan penataan elite organisasi melalui sejumlah mutasi strategis.

“Baik mantan Kapolri Idham Azis dan Listyo Sigit Prabowo sangat berbalik dengan pemikiran radikal atau frontal yang dilakukan oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto sehingga sangat rentan menimbulkan gesekan-gesekan di internal Polri,” kata Sugeng.

IPW menilai mutasi seharusnya menjadi bagian dari tour of duty dengan mengedepankan merit system, bukan sekadar pergantian personel karena perubahan kepemimpinan.

Terlebih, sejumlah perwira yang baru beberapa bulan menduduki jabatan strategis justru langsung dicopot dari posisinya.

Salah satu yang disorot IPW adalah Irjen Pipit Rismanto. Perwira tinggi Akpol 1994 itu disebut belum genap tiga bulan menjabat Kapolda Jawa Barat ketika digeser dan mendapat penugasan baru di Kementerian Hukum.

IPW bahkan menduga pergantian tersebut memiliki dimensi politik karena Jawa Barat merupakan salah satu wilayah dengan basis pemilih terbesar menjelang kontestasi politik 2029.

Namun, dugaan tersebut merupakan penilaian IPW yang belum disertai bukti terbuka mengenai alasan resmi pergantian Pipit Rismanto.

Singkirkan “Gerbong Listyo”, Masukkan Personel BNN dan BIN

Sorotan IPW tidak berhenti pada jumlah mutasi. Organisasi tersebut juga melihat adanya pola penggantian personel dari kelompok yang dianggap dekat dengan era Listyo Sigit dengan sejumlah nama dari luar struktur inti Polri.

IPW menyebut sejumlah pejabat era Listyo Sigit dipindahkan dari posisi strategis.

Di antaranya Komjen Wahyu Widada yang sebelumnya menjabat Irwasum Polri menjadi Pati Itwasum untuk penugasan di ATR/BPN. Kemudian Kabareskrim Komjen Syahardiantono menjadi Pati Bareskrim untuk penugasan di KSP.

Kabaintelkam Komjen Yuda Gustawan juga dimutasi menjadi Pati Baintelkam untuk penugasan di KSP. Sementara Komjen R.Z. Panca Putra yang sebelumnya menjabat Kalemdiklat menjadi Pati Bareskrim untuk penugasan di Kementerian Hukum.

Sebaliknya, IPW menyoroti masuknya sejumlah personel yang sebelumnya bertugas di BNN maupun BIN ke sejumlah posisi strategis di tubuh Polri.

Dari BNN, misalnya, Brigjen Agus Dwi Hermawan ditempatkan sebagai Aslog Kapolri, Brigjen Putu Putera Sadana menjadi Wakabareskrim dan Brigjen Deni Dharmapala menjadi Asisten Kapolri bidang SDM.

Brigjen Roy Hardi Siahaan juga disebut dipercaya menjadi Kapolda Jawa Tengah, sedangkan Brigjen Rachmad Iswan Nusi menjadi Wakapolda Jawa Barat.

Sementara dari BIN, IPW mencatat Irjen Dedy Kusuma Bakti ditempatkan sebagai Kabaintelkam, Irjen Arman Achdiat menjadi Kapolda Riau dan Irjen Victor Alexander Lateka menjadi Wadankorbrimob.

Baca Juga  Ratusan Kasus TPPO Diungkap Polri, Ini Modus Terbanyak!

Bagi IPW, pola tersebut menunjukkan bahwa perubahan yang dilakukan Suyudi bukan sebatas memindahkan personel, tetapi juga mengubah simpul-simpul kekuasaan strategis di tubuh Polri.

“Kapolri Suyudi tidak hanya memindahkan orang di dalam papan catur, namun mengubahnya dengan banyak pemain yang sehaluan menguasai kotak-kotak utama papan tersebut,” ujar Sugeng.

IPW Pertanyakan Proses Mutasi

IPW juga mempertanyakan bagaimana daftar mutasi dalam jumlah besar tersebut dapat disiapkan dalam waktu sangat singkat setelah Suyudi resmi menjabat Kapolri.

Suyudi baru dilantik Presiden Prabowo pada 1 Oktober 2026. Sehari kemudian, telegram mutasi besar-besaran sudah diterbitkan.

Menurut IPW, proses tersebut sulit dilakukan jika seluruh keputusan baru disiapkan setelah pelantikan.

Apalagi, apabila proses mutasi harus melalui mekanisme Wanjakti, waktu yang dibutuhkan dinilai tidak mungkin sesingkat itu.

“Menurut IPW, pemasukan nama-nama itu telah terjadi sebelumnya ada keputusan dicalonkannya pengganti Kapolri Listyo Sigit,” kata Sugeng.

Kondisi tersebut kemudian dikaitkan IPW dengan proses pergantian Kapolri yang berlangsung sangat cepat.

Presiden Prabowo mengirim Surpres Nomor R-57/Pres/09/2026 tertanggal 30 September 2026 ke DPR. Sehari kemudian, Komisi III DPR melakukan fit and proper test terhadap Suyudi sebagai calon tunggal Kapolri.

Dalam waktu sekitar 22 menit, Komisi III menyetujui Suyudi secara aklamasi. Persetujuan tersebut kemudian dibawa ke rapat paripurna DPR sebelum Suyudi dilantik Presiden Prabowo pada 1 Oktober 2026.

Bagi IPW, rangkaian proses tersebut menunjukkan kuatnya dukungan politik Presiden Prabowo terhadap Kapolri baru.

Namun, IPW mengingatkan agar kekuatan tersebut tidak diterjemahkan menjadi tindakan pergantian personel secara serampangan.

“IPW mengingatkan Kapolri baru Jenderal Suyudi Ario Seto untuk tidak melakukan gebrakan radikal, kecuali ada alasan yang obyektif dan kuat untuk mengganti dan mencopot anggotanya,” tegas Sugeng.

Menurutnya, pencopotan dapat dibenarkan apabila terdapat alasan yang jelas, seperti catatan pelanggaran kode etik dari Propam atau dugaan tindak pidana.

Sebab menurut IPW, jika mutasi tidak didasarkan pada pertimbangan objektif dan merit system, tujuan utama mutasi sebagai bagian dari penyegaran dan penguatan soliditas organisasi justru berpotensi berubah menjadi sumber persoalan baru di internal Polri.

Baru Sehari Dilantik, Kapolri Suyudi Langsung Bongkar Struktur Polri, IPW: Ini Bukan Konsolidasi Biasa

By
admin
-
0

Baru Sehari Dilantik, Kapolri Suyudi Langsung Bongkar Struktur Polri, IPW: Ini Bukan Konsolidasi Biasa

 

 

Gebrakan awal Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto langsung menjadi sorotan Indonesia Police Watch (IPW). Baru sehari dilantik Presiden Prabowo Subianto, Kapolri Suyudi langsung melakukan perombakan besar-besaran terhadap struktur internal Mabes Polri hingga jajaran kewilayahan.

IPW menilai langkah tersebut bukan sekadar konsolidasi organisasi, melainkan regrouping kekuatan yang menunjukkan perubahan sangat radikal di tubuh Korps Bhayangkara.

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan, perombakan tersebut terlihat dari pergantian sejumlah pejabat strategis Polri melalui Surat Telegram Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026.

 

 

Sejumlah posisi strategis yang mengalami pergantian antara lain unsur pengawas dan pembantu pimpinan seperti Irwasum, Asisten Kapolri bidang Operasi, Asisten Kapolri bidang Perencanaan dan Anggaran, Asisten Kapolri bidang SDM, Kadiv Propam, Kadiv TIK, serta unsur pelaksana tugas pokok seperti Kabaintelkam, Kabareskrim dan Kabaharkam.

 

 

Tak hanya di tingkat pusat, perombakan juga merambah struktur kewilayahan. Sebanyak 19 Kapolda turut diganti atau digeser. Struktur pendukung seperti Kalemdiklat, Kasespim dan Gubernur Akpol juga ikut mengalami perubahan.

Secara keseluruhan, IPW mencatat terdapat 88 perwira tinggi dan perwira menengah pada era kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang terkena mutasi.

“IPW menilai langkah radikal Jenderal Suyudi Ario Seto itu tidak biasa dilakukan seorang insan Bhayangkara yang baru dilantik sebagai Kapolri untuk memimpin institusi Polri yang cukup besar kalau tidak ada kekuatan politik di belakangnya,” kata Sugeng dalam siaran pers IPW yang diterima Haluan Selasa (6/10/2026).

Menurut Sugeng, pola tersebut berbeda dengan tradisi konsolidasi yang dilakukan sejumlah Kapolri sebelumnya.

Ia mencontohkan saat Jenderal Idham Azis dipercaya menjadi Kapolri. Idham disebut tidak langsung melakukan bongkar besar-besaran terhadap struktur elite Polri setelah dilantik.

Bahkan, posisi Kabareskrim yang ditinggalkannya sempat kosong sebelum akhirnya diisi melalui mutasi beberapa waktu kemudian.

“Filosofi polisi itu adalah merangkul, akomodatif, persuasif serta koordinatif, dan tidak radikal atau frontal,” ujarnya.

Berbeda dengan Era Listyo Sigit

IPW juga membandingkan langkah Suyudi dengan pola yang diterapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo ketika pertama kali menjabat Kapolri.

Menurut Sugeng, Listyo tidak langsung melakukan pembersihan besar-besaran terhadap elite lama Polri. Ia terlebih dahulu membangun legitimasi melalui narasi kelembagaan, seperti konsep Presisi, pelayanan transparan, penegakan hukum berkeadilan serta polisi yang tegas namun humanis.

Baru setelah itu, kata dia, Listyo melakukan penataan elite organisasi melalui sejumlah mutasi strategis.

“Baik mantan Kapolri Idham Azis dan Listyo Sigit Prabowo sangat berbalik dengan pemikiran radikal atau frontal yang dilakukan oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto sehingga sangat rentan menimbulkan gesekan-gesekan di internal Polri,” kata Sugeng.

IPW menilai mutasi seharusnya menjadi bagian dari tour of duty dengan mengedepankan merit system, bukan sekadar pergantian personel karena perubahan kepemimpinan.

Terlebih, sejumlah perwira yang baru beberapa bulan menduduki jabatan strategis justru langsung dicopot dari posisinya.

Salah satu yang disorot IPW adalah Irjen Pipit Rismanto. Perwira tinggi Akpol 1994 itu disebut belum genap tiga bulan menjabat Kapolda Jawa Barat ketika digeser dan mendapat penugasan baru di Kementerian Hukum.

IPW bahkan menduga pergantian tersebut memiliki dimensi politik karena Jawa Barat merupakan salah satu wilayah dengan basis pemilih terbesar menjelang kontestasi politik 2029.

Namun, dugaan tersebut merupakan penilaian IPW yang belum disertai bukti terbuka mengenai alasan resmi pergantian Pipit Rismanto.

Singkirkan “Gerbong Listyo”, Masukkan Personel BNN dan BIN

Sorotan IPW tidak berhenti pada jumlah mutasi. Organisasi tersebut juga melihat adanya pola penggantian personel dari kelompok yang dianggap dekat dengan era Listyo Sigit dengan sejumlah nama dari luar struktur inti Polri.

IPW menyebut sejumlah pejabat era Listyo Sigit dipindahkan dari posisi strategis.

Di antaranya Komjen Wahyu Widada yang sebelumnya menjabat Irwasum Polri menjadi Pati Itwasum untuk penugasan di ATR/BPN. Kemudian Kabareskrim Komjen Syahardiantono menjadi Pati Bareskrim untuk penugasan di KSP.

Kabaintelkam Komjen Yuda Gustawan juga dimutasi menjadi Pati Baintelkam untuk penugasan di KSP. Sementara Komjen R.Z. Panca Putra yang sebelumnya menjabat Kalemdiklat menjadi Pati Bareskrim untuk penugasan di Kementerian Hukum.

Sebaliknya, IPW menyoroti masuknya sejumlah personel yang sebelumnya bertugas di BNN maupun BIN ke sejumlah posisi strategis di tubuh Polri.

Dari BNN, misalnya, Brigjen Agus Dwi Hermawan ditempatkan sebagai Aslog Kapolri, Brigjen Putu Putera Sadana menjadi Wakabareskrim dan Brigjen Deni Dharmapala menjadi Asisten Kapolri bidang SDM.

Brigjen Roy Hardi Siahaan juga disebut dipercaya menjadi Kapolda Jawa Tengah, sedangkan Brigjen Rachmad Iswan Nusi menjadi Wakapolda Jawa Barat.

Sementara dari BIN, IPW mencatat Irjen Dedy Kusuma Bakti ditempatkan sebagai Kabaintelkam, Irjen Arman Achdiat menjadi Kapolda Riau dan Irjen Victor Alexander Lateka menjadi Wadankorbrimob.

Baca Juga  Ratusan Kasus TPPO Diungkap Polri, Ini Modus Terbanyak!

Bagi IPW, pola tersebut menunjukkan bahwa perubahan yang dilakukan Suyudi bukan sebatas memindahkan personel, tetapi juga mengubah simpul-simpul kekuasaan strategis di tubuh Polri.

“Kapolri Suyudi tidak hanya memindahkan orang di dalam papan catur, namun mengubahnya dengan banyak pemain yang sehaluan menguasai kotak-kotak utama papan tersebut,” ujar Sugeng.

IPW Pertanyakan Proses Mutasi

IPW juga mempertanyakan bagaimana daftar mutasi dalam jumlah besar tersebut dapat disiapkan dalam waktu sangat singkat setelah Suyudi resmi menjabat Kapolri.

Suyudi baru dilantik Presiden Prabowo pada 1 Oktober 2026. Sehari kemudian, telegram mutasi besar-besaran sudah diterbitkan.

Menurut IPW, proses tersebut sulit dilakukan jika seluruh keputusan baru disiapkan setelah pelantikan.

Apalagi, apabila proses mutasi harus melalui mekanisme Wanjakti, waktu yang dibutuhkan dinilai tidak mungkin sesingkat itu.

“Menurut IPW, pemasukan nama-nama itu telah terjadi sebelumnya ada keputusan dicalonkannya pengganti Kapolri Listyo Sigit,” kata Sugeng.

Kondisi tersebut kemudian dikaitkan IPW dengan proses pergantian Kapolri yang berlangsung sangat cepat.

Presiden Prabowo mengirim Surpres Nomor R-57/Pres/09/2026 tertanggal 30 September 2026 ke DPR. Sehari kemudian, Komisi III DPR melakukan fit and proper test terhadap Suyudi sebagai calon tunggal Kapolri.

Dalam waktu sekitar 22 menit, Komisi III menyetujui Suyudi secara aklamasi. Persetujuan tersebut kemudian dibawa ke rapat paripurna DPR sebelum Suyudi dilantik Presiden Prabowo pada 1 Oktober 2026.

Bagi IPW, rangkaian proses tersebut menunjukkan kuatnya dukungan politik Presiden Prabowo terhadap Kapolri baru.

Namun, IPW mengingatkan agar kekuatan tersebut tidak diterjemahkan menjadi tindakan pergantian personel secara serampangan.

“IPW mengingatkan Kapolri baru Jenderal Suyudi Ario Seto untuk tidak melakukan gebrakan radikal, kecuali ada alasan yang obyektif dan kuat untuk mengganti dan mencopot anggotanya,” tegas Sugeng.

Menurutnya, pencopotan dapat dibenarkan apabila terdapat alasan yang jelas, seperti catatan pelanggaran kode etik dari Propam atau dugaan tindak pidana.

Sebab menurut IPW, jika mutasi tidak didasarkan pada pertimbangan objektif dan merit system, tujuan utama mutasi sebagai bagian dari penyegaran dan penguatan soliditas organisasi justru berpotensi berubah menjadi sumber persoalan baru di internal Polri.

123...400Page 1 of 400

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

©