Home Blog

Momen Kapolri Suyudi Beri Hormat ke Cicit Jenderal Hoegeng

0

Momen Kapolri Suyudi Beri Hormat ke Cicit Jenderal Hoegeng

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menunjukkan aksi simbolis dengan memberi hormat kepada cicit Jenderal Hoegeng Iman Santoso, Antasena Ramaputra Hoegeng, dalam upacara penganugerahan Pahlawan Nasional di Istana Negara, Selasa (10/11).

Momen ini berlangsung saat Presiden Prabowo Subianto memanggil Kapolri Suyudi untuk diperkenalkan kepada keluarga besar almarhum Jenderal Hoegeng. Upacara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional 2026 ini merupakan bentuk penghormatan negara kepada 19 tokoh bangsa yang berjasa besar.

Antasena yang masih kanak-kanak mengawali dengan gestur hormat saat berhadapan dengan Presiden di Istana Negara. Tak lama kemudian, Presiden Prabowo meminta Kapolri Suyudi mendekat, yang direspons sang Jenderal dengan lari kecil menuju lokasi perbincangan.

Saat bertemu, Kapolri Suyudi membalas hormat Antasena dengan sikap sempurna dan menjabat tangan bocah tersebut dengan hangat. Suasana kekeluargaan menyelimuti pertemuan tersebut, mencerminkan kedekatan antara institusi Polri dengan keturunan salah satu tokoh paling ikonik di Korps Bhayangkara.

Jenderal Hoegeng Iman Santoso, yang merupakan Kapolri ke-5 periode 1968-1971, dikenal luas sebagai teladan kejujuran dan integritas. Selain menghadiri upacara, Kapolri Suyudi juga melakukan ziarah ke makam Jenderal Hoegeng di TPBU Giri Tama, Kabupaten Bogor, pada hari yang sama.

“Beliau teladan kejujuran,” kata Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, Kapolri.

“He set an example that honesty must be maintained in every situation, including when a person has authority and position,” kata Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, Kapolri.

Penganugerahan ini resmi ditetapkan melalui Keppres Nomor 93/TK Tahun 2026. Hal ini menjadi pengakuan tertinggi negara atas dedikasi luar biasa Jenderal Hoegeng dalam menjaga marwah kepolisian selama masa pengabdiannya.

Baca berita Media Alkhairaat “*Momen Kapolri Suyudi Beri Hormat ke Cicit Jenderal Hoegeng*” selengkapnya pada link https://media.alkhairaat.id/momen-kapolri-suyudi-beri-hormat-ke-cicit-jenderal-hoegeng/

_Ikuti *Saluran WhatsApp* Media Alkhairaat | Inspirasi Kebaikan di https://s.id/whatsmal_
_Beriklan sambil beramal bersama kami, *Advertising Media Alkhairaat* (AMAL) di https://s.id/adsmal_

Momen Kapolri Suyudi Beri Hormat ke Cicit Jenderal Hoegeng

0

Momen Kapolri Suyudi Beri Hormat ke Cicit Jenderal Hoegeng

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menunjukkan aksi simbolis dengan memberi hormat kepada cicit Jenderal Hoegeng Iman Santoso, Antasena Ramaputra Hoegeng, dalam upacara penganugerahan Pahlawan Nasional di Istana Negara, Selasa (10/11).

Momen ini berlangsung saat Presiden Prabowo Subianto memanggil Kapolri Suyudi untuk diperkenalkan kepada keluarga besar almarhum Jenderal Hoegeng. Upacara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional 2026 ini merupakan bentuk penghormatan negara kepada 19 tokoh bangsa yang berjasa besar.

Antasena yang masih kanak-kanak mengawali dengan gestur hormat saat berhadapan dengan Presiden di Istana Negara. Tak lama kemudian, Presiden Prabowo meminta Kapolri Suyudi mendekat, yang direspons sang Jenderal dengan lari kecil menuju lokasi perbincangan.

Saat bertemu, Kapolri Suyudi membalas hormat Antasena dengan sikap sempurna dan menjabat tangan bocah tersebut dengan hangat. Suasana kekeluargaan menyelimuti pertemuan tersebut, mencerminkan kedekatan antara institusi Polri dengan keturunan salah satu tokoh paling ikonik di Korps Bhayangkara.

Jenderal Hoegeng Iman Santoso, yang merupakan Kapolri ke-5 periode 1968-1971, dikenal luas sebagai teladan kejujuran dan integritas. Selain menghadiri upacara, Kapolri Suyudi juga melakukan ziarah ke makam Jenderal Hoegeng di TPBU Giri Tama, Kabupaten Bogor, pada hari yang sama.

“Beliau teladan kejujuran,” kata Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, Kapolri.

“He set an example that honesty must be maintained in every situation, including when a person has authority and position,” kata Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, Kapolri.

Penganugerahan ini resmi ditetapkan melalui Keppres Nomor 93/TK Tahun 2026. Hal ini menjadi pengakuan tertinggi negara atas dedikasi luar biasa Jenderal Hoegeng dalam menjaga marwah kepolisian selama masa pengabdiannya.

Baca berita Media Alkhairaat “*Momen Kapolri Suyudi Beri Hormat ke Cicit Jenderal Hoegeng*” selengkapnya pada link https://media.alkhairaat.id/momen-kapolri-suyudi-beri-hormat-ke-cicit-jenderal-hoegeng/

_Ikuti *Saluran WhatsApp* Media Alkhairaat | Inspirasi Kebaikan di https://s.id/whatsmal_
_Beriklan sambil beramal bersama kami, *Advertising Media Alkhairaat* (AMAL) di https://s.id/adsmal_

Tingkatkan Pelayanan Untuk Masyarakat Korlantas Dan Polda Metro Bahas ETLE hingga Transformasi Layanan SIM

0

Tingkatkan Pelayanan Untuk Masyarakat Korlantas Dan Polda Metro Bahas ETLE hingga Transformasi Layanan SIM

Korlantas Polri dan Polda Metro Jaya bahas penegakan hukum elektronik dan transformasi pelayanan publik untuk tingkatkan ketertiban lalu lintas di Jakarta. Korlantas Polri

Jakarta, CNN Indonesia — Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri bersama Polda Metro Jaya membahas penguatan penegakan hukum berbasis elektronik hingga transformasi pelayanan publik untuk meningkatkan ketertiban lalu lintas di Jakarta.
Pembahasan itu dilakukan dalam audiensi antara Kakorlantas Polri Brigjen Aries Syahbudin yang didampingi Dirregident Korlantas Polri Brigjen I Made Agus Prasatya dengan Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto dengan didampingi Kombes Firman Darmansyah pada Kamis (12/11).

Salah satu fokus pembahasan adalah optimalisasi pengawasan lalu lintas melalui penggunaan aplikasi dan perangkat K31. Teknologi tersebut disimulasikan untuk memperkuat pemantauan, pengendalian, dan pengawasan lalu lintas secara terintegrasi.

“Dalam pembahasan pengelolaan dan pengawasan Kamseltibcarlantas, dilakukan simulasi penggunaan aplikasi dan perangkat K31 sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pemantauan, pengendalian, serta pengawasan lalu lintas secara lebih terintegrasi,” kata Aries dalam keterangannya dikutip Jumat (13/11).

Selain penguatan teknologi pengawasan, dalam audiensi itu juga membahas optimalisasi penindakan pelanggaran melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik.

Sistem tilang elektronik didorong berjalan secara transparan dan akuntabel serta menerapkan prinsip zero penyimpangan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap penegakan hukum lalu lintas.

Persoalan kemacetan di Jakarta turut menjadi perhatian. Korlantas dan Polda Metro Jaya membahas pelibatan komunitas masyarakat untuk membantu mengurai kepadatan lalu lintas dengan dukungan pemerintah daerah.

Dengan demikian, penanganan kemacetan di Ibu Kota diharapkan tidak hanya bertumpu pada kepolisian, tetapi juga melibatkan partisipasi berbagai elemen masyarakat.

Kemudian, di sektor pelayanan publik, terdapat dua agenda yang menjadi prioritas, yakni penerapan layanan ETLE satu atap di Samsat dan transformasi pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) melalui proyek percontohan di Satpas Daan Mogot.

Layanan ETLE satu atap di Samsat ditujukan untuk memudahkan masyarakat melalui sistem pelayanan yang lebih terintegrasi. Sementara itu, transformasi di Satpas Daan Mogot diharapkan menjadi percontohan pelayanan SIM yang lebih modern, profesional, dan transparan.

Korlantas dan Polda Metro Jaya menyatakan penguatan koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya membangun pengelolaan lalu lintas yang modern, penegakan hukum berintegritas, serta pelayanan publik yang semakin berkualitas. Langkah itu juga sejalan dengan tagline Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yakni ‘Polisi Bersama Masyarakat’.

Tingkatkan Pelayanan Untuk Masyarakat Korlantas Dan Polda Metro Bahas ETLE hingga Transformasi Layanan SIM

0

Tingkatkan Pelayanan Untuk Masyarakat Korlantas Dan Polda Metro Bahas ETLE hingga Transformasi Layanan SIM

Korlantas Polri dan Polda Metro Jaya bahas penegakan hukum elektronik dan transformasi pelayanan publik untuk tingkatkan ketertiban lalu lintas di Jakarta. Korlantas Polri

Jakarta, CNN Indonesia — Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri bersama Polda Metro Jaya membahas penguatan penegakan hukum berbasis elektronik hingga transformasi pelayanan publik untuk meningkatkan ketertiban lalu lintas di Jakarta.
Pembahasan itu dilakukan dalam audiensi antara Kakorlantas Polri Brigjen Aries Syahbudin yang didampingi Dirregident Korlantas Polri Brigjen I Made Agus Prasatya dengan Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto dengan didampingi Kombes Firman Darmansyah pada Kamis (12/11).

Salah satu fokus pembahasan adalah optimalisasi pengawasan lalu lintas melalui penggunaan aplikasi dan perangkat K31. Teknologi tersebut disimulasikan untuk memperkuat pemantauan, pengendalian, dan pengawasan lalu lintas secara terintegrasi.

“Dalam pembahasan pengelolaan dan pengawasan Kamseltibcarlantas, dilakukan simulasi penggunaan aplikasi dan perangkat K31 sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pemantauan, pengendalian, serta pengawasan lalu lintas secara lebih terintegrasi,” kata Aries dalam keterangannya dikutip Jumat (13/11).

Selain penguatan teknologi pengawasan, dalam audiensi itu juga membahas optimalisasi penindakan pelanggaran melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik.

Sistem tilang elektronik didorong berjalan secara transparan dan akuntabel serta menerapkan prinsip zero penyimpangan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap penegakan hukum lalu lintas.

Persoalan kemacetan di Jakarta turut menjadi perhatian. Korlantas dan Polda Metro Jaya membahas pelibatan komunitas masyarakat untuk membantu mengurai kepadatan lalu lintas dengan dukungan pemerintah daerah.

Dengan demikian, penanganan kemacetan di Ibu Kota diharapkan tidak hanya bertumpu pada kepolisian, tetapi juga melibatkan partisipasi berbagai elemen masyarakat.

Kemudian, di sektor pelayanan publik, terdapat dua agenda yang menjadi prioritas, yakni penerapan layanan ETLE satu atap di Samsat dan transformasi pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) melalui proyek percontohan di Satpas Daan Mogot.

Layanan ETLE satu atap di Samsat ditujukan untuk memudahkan masyarakat melalui sistem pelayanan yang lebih terintegrasi. Sementara itu, transformasi di Satpas Daan Mogot diharapkan menjadi percontohan pelayanan SIM yang lebih modern, profesional, dan transparan.

Korlantas dan Polda Metro Jaya menyatakan penguatan koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya membangun pengelolaan lalu lintas yang modern, penegakan hukum berintegritas, serta pelayanan publik yang semakin berkualitas. Langkah itu juga sejalan dengan tagline Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yakni ‘Polisi Bersama Masyarakat’.

Tingkatkan Pelayanan Untuk Masyarakat Korlantas Dan Polda Metro Bahas ETLE hingga Transformasi Layanan SIM

0

Tingkatkan Pelayanan Untuk Masyarakat Korlantas Dan Polda Metro Bahas ETLE hingga Transformasi Layanan SIM

Korlantas Polri dan Polda Metro Jaya bahas penegakan hukum elektronik dan transformasi pelayanan publik untuk tingkatkan ketertiban lalu lintas di Jakarta. Korlantas Polri

Jakarta, CNN Indonesia — Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri bersama Polda Metro Jaya membahas penguatan penegakan hukum berbasis elektronik hingga transformasi pelayanan publik untuk meningkatkan ketertiban lalu lintas di Jakarta.
Pembahasan itu dilakukan dalam audiensi antara Kakorlantas Polri Brigjen Aries Syahbudin yang didampingi Dirregident Korlantas Polri Brigjen I Made Agus Prasatya dengan Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto dengan didampingi Kombes Firman Darmansyah pada Kamis (12/11).

Salah satu fokus pembahasan adalah optimalisasi pengawasan lalu lintas melalui penggunaan aplikasi dan perangkat K31. Teknologi tersebut disimulasikan untuk memperkuat pemantauan, pengendalian, dan pengawasan lalu lintas secara terintegrasi.

“Dalam pembahasan pengelolaan dan pengawasan Kamseltibcarlantas, dilakukan simulasi penggunaan aplikasi dan perangkat K31 sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pemantauan, pengendalian, serta pengawasan lalu lintas secara lebih terintegrasi,” kata Aries dalam keterangannya dikutip Jumat (13/11).

Selain penguatan teknologi pengawasan, dalam audiensi itu juga membahas optimalisasi penindakan pelanggaran melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik.

Sistem tilang elektronik didorong berjalan secara transparan dan akuntabel serta menerapkan prinsip zero penyimpangan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap penegakan hukum lalu lintas.

Persoalan kemacetan di Jakarta turut menjadi perhatian. Korlantas dan Polda Metro Jaya membahas pelibatan komunitas masyarakat untuk membantu mengurai kepadatan lalu lintas dengan dukungan pemerintah daerah.

Dengan demikian, penanganan kemacetan di Ibu Kota diharapkan tidak hanya bertumpu pada kepolisian, tetapi juga melibatkan partisipasi berbagai elemen masyarakat.

Kemudian, di sektor pelayanan publik, terdapat dua agenda yang menjadi prioritas, yakni penerapan layanan ETLE satu atap di Samsat dan transformasi pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) melalui proyek percontohan di Satpas Daan Mogot.

Layanan ETLE satu atap di Samsat ditujukan untuk memudahkan masyarakat melalui sistem pelayanan yang lebih terintegrasi. Sementara itu, transformasi di Satpas Daan Mogot diharapkan menjadi percontohan pelayanan SIM yang lebih modern, profesional, dan transparan.

Korlantas dan Polda Metro Jaya menyatakan penguatan koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya membangun pengelolaan lalu lintas yang modern, penegakan hukum berintegritas, serta pelayanan publik yang semakin berkualitas. Langkah itu juga sejalan dengan tagline Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yakni ‘Polisi Bersama Masyarakat’.

Tingkatkan Pelayanan Korlantas Dan Polda Metro Bahas ETLE hingga Transformasi Layanan SIM

0

Tingkatkan Pelayanan Korlantas Dan Polda Metro Bahas ETLE hingga Transformasi Layanan SIM

Korlantas Polri dan Polda Metro Jaya bahas penegakan hukum elektronik dan transformasi pelayanan publik untuk tingkatkan ketertiban lalu lintas di Jakarta. Korlantas Polri

Jakarta, CNN Indonesia — Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri bersama Polda Metro Jaya membahas penguatan penegakan hukum berbasis elektronik hingga transformasi pelayanan publik untuk meningkatkan ketertiban lalu lintas di Jakarta.
Pembahasan itu dilakukan dalam audiensi antara Kakorlantas Polri Brigjen Aries Syahbudin yang didampingi Dirregident Korlantas Polri Brigjen I Made Agus Prasatya dengan Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto dengan didampingi Kombes Firman Darmansyah pada Kamis (12/11).

Salah satu fokus pembahasan adalah optimalisasi pengawasan lalu lintas melalui penggunaan aplikasi dan perangkat K31. Teknologi tersebut disimulasikan untuk memperkuat pemantauan, pengendalian, dan pengawasan lalu lintas secara terintegrasi.

“Dalam pembahasan pengelolaan dan pengawasan Kamseltibcarlantas, dilakukan simulasi penggunaan aplikasi dan perangkat K31 sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pemantauan, pengendalian, serta pengawasan lalu lintas secara lebih terintegrasi,” kata Aries dalam keterangannya dikutip Jumat (13/11).

Selain penguatan teknologi pengawasan, dalam audiensi itu juga membahas optimalisasi penindakan pelanggaran melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik.

Sistem tilang elektronik didorong berjalan secara transparan dan akuntabel serta menerapkan prinsip zero penyimpangan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap penegakan hukum lalu lintas.

Persoalan kemacetan di Jakarta turut menjadi perhatian. Korlantas dan Polda Metro Jaya membahas pelibatan komunitas masyarakat untuk membantu mengurai kepadatan lalu lintas dengan dukungan pemerintah daerah.

Dengan demikian, penanganan kemacetan di Ibu Kota diharapkan tidak hanya bertumpu pada kepolisian, tetapi juga melibatkan partisipasi berbagai elemen masyarakat.

Kemudian, di sektor pelayanan publik, terdapat dua agenda yang menjadi prioritas, yakni penerapan layanan ETLE satu atap di Samsat dan transformasi pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) melalui proyek percontohan di Satpas Daan Mogot.

Layanan ETLE satu atap di Samsat ditujukan untuk memudahkan masyarakat melalui sistem pelayanan yang lebih terintegrasi. Sementara itu, transformasi di Satpas Daan Mogot diharapkan menjadi percontohan pelayanan SIM yang lebih modern, profesional, dan transparan.

Korlantas dan Polda Metro Jaya menyatakan penguatan koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya membangun pengelolaan lalu lintas yang modern, penegakan hukum berintegritas, serta pelayanan publik yang semakin berkualitas. Langkah itu juga sejalan dengan tagline Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yakni ‘Polisi Bersama Masyarakat’.

Tingkatkan Pelayanan Korlantas Dan Polda Metro Bahas ETLE hingga Transformasi Layanan SIM

0

Tingkatkan Pelayanan Korlantas Dan Polda Metro Bahas ETLE hingga Transformasi Layanan SIM

Korlantas Polri dan Polda Metro Jaya bahas penegakan hukum elektronik dan transformasi pelayanan publik untuk tingkatkan ketertiban lalu lintas di Jakarta. Korlantas Polri

Jakarta, CNN Indonesia — Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri bersama Polda Metro Jaya membahas penguatan penegakan hukum berbasis elektronik hingga transformasi pelayanan publik untuk meningkatkan ketertiban lalu lintas di Jakarta.
Pembahasan itu dilakukan dalam audiensi antara Kakorlantas Polri Brigjen Aries Syahbudin yang didampingi Dirregident Korlantas Polri Brigjen I Made Agus Prasatya dengan Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto dengan didampingi Kombes Firman Darmansyah pada Kamis (12/11).

Salah satu fokus pembahasan adalah optimalisasi pengawasan lalu lintas melalui penggunaan aplikasi dan perangkat K31. Teknologi tersebut disimulasikan untuk memperkuat pemantauan, pengendalian, dan pengawasan lalu lintas secara terintegrasi.

“Dalam pembahasan pengelolaan dan pengawasan Kamseltibcarlantas, dilakukan simulasi penggunaan aplikasi dan perangkat K31 sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pemantauan, pengendalian, serta pengawasan lalu lintas secara lebih terintegrasi,” kata Aries dalam keterangannya dikutip Jumat (13/11).

Selain penguatan teknologi pengawasan, dalam audiensi itu juga membahas optimalisasi penindakan pelanggaran melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik.

Sistem tilang elektronik didorong berjalan secara transparan dan akuntabel serta menerapkan prinsip zero penyimpangan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap penegakan hukum lalu lintas.

Persoalan kemacetan di Jakarta turut menjadi perhatian. Korlantas dan Polda Metro Jaya membahas pelibatan komunitas masyarakat untuk membantu mengurai kepadatan lalu lintas dengan dukungan pemerintah daerah.

Dengan demikian, penanganan kemacetan di Ibu Kota diharapkan tidak hanya bertumpu pada kepolisian, tetapi juga melibatkan partisipasi berbagai elemen masyarakat.

Kemudian, di sektor pelayanan publik, terdapat dua agenda yang menjadi prioritas, yakni penerapan layanan ETLE satu atap di Samsat dan transformasi pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) melalui proyek percontohan di Satpas Daan Mogot.

Layanan ETLE satu atap di Samsat ditujukan untuk memudahkan masyarakat melalui sistem pelayanan yang lebih terintegrasi. Sementara itu, transformasi di Satpas Daan Mogot diharapkan menjadi percontohan pelayanan SIM yang lebih modern, profesional, dan transparan.

Korlantas dan Polda Metro Jaya menyatakan penguatan koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya membangun pengelolaan lalu lintas yang modern, penegakan hukum berintegritas, serta pelayanan publik yang semakin berkualitas. Langkah itu juga sejalan dengan tagline Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yakni ‘Polisi Bersama Masyarakat’.

Korlantas Dan Polda Metro Bahas ETLE hingga Transformasi Layanan SIM

0

Korlantas Dan Polda Metro Bahas ETLE hingga Transformasi Layanan SIM

Korlantas Polri dan Polda Metro Jaya bahas penegakan hukum elektronik dan transformasi pelayanan publik untuk tingkatkan ketertiban lalu lintas di Jakarta. Korlantas Polri

Jakarta, CNN Indonesia — Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri bersama Polda Metro Jaya membahas penguatan penegakan hukum berbasis elektronik hingga transformasi pelayanan publik untuk meningkatkan ketertiban lalu lintas di Jakarta.
Pembahasan itu dilakukan dalam audiensi antara Kakorlantas Polri Brigjen Aries Syahbudin yang didampingi Dirregident Korlantas Polri Brigjen I Made Agus Prasatya dengan Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto dengan didampingi Kombes Firman Darmansyah pada Kamis (12/11).

Salah satu fokus pembahasan adalah optimalisasi pengawasan lalu lintas melalui penggunaan aplikasi dan perangkat K31. Teknologi tersebut disimulasikan untuk memperkuat pemantauan, pengendalian, dan pengawasan lalu lintas secara terintegrasi.

“Dalam pembahasan pengelolaan dan pengawasan Kamseltibcarlantas, dilakukan simulasi penggunaan aplikasi dan perangkat K31 sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pemantauan, pengendalian, serta pengawasan lalu lintas secara lebih terintegrasi,” kata Aries dalam keterangannya dikutip Jumat (13/11).

Selain penguatan teknologi pengawasan, dalam audiensi itu juga membahas optimalisasi penindakan pelanggaran melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik.

Sistem tilang elektronik didorong berjalan secara transparan dan akuntabel serta menerapkan prinsip zero penyimpangan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap penegakan hukum lalu lintas.

Persoalan kemacetan di Jakarta turut menjadi perhatian. Korlantas dan Polda Metro Jaya membahas pelibatan komunitas masyarakat untuk membantu mengurai kepadatan lalu lintas dengan dukungan pemerintah daerah.

Dengan demikian, penanganan kemacetan di Ibu Kota diharapkan tidak hanya bertumpu pada kepolisian, tetapi juga melibatkan partisipasi berbagai elemen masyarakat.

Kemudian, di sektor pelayanan publik, terdapat dua agenda yang menjadi prioritas, yakni penerapan layanan ETLE satu atap di Samsat dan transformasi pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) melalui proyek percontohan di Satpas Daan Mogot.

Layanan ETLE satu atap di Samsat ditujukan untuk memudahkan masyarakat melalui sistem pelayanan yang lebih terintegrasi. Sementara itu, transformasi di Satpas Daan Mogot diharapkan menjadi percontohan pelayanan SIM yang lebih modern, profesional, dan transparan.

Korlantas dan Polda Metro Jaya menyatakan penguatan koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya membangun pengelolaan lalu lintas yang modern, penegakan hukum berintegritas, serta pelayanan publik yang semakin berkualitas. Langkah itu juga sejalan dengan tagline Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yakni ‘Polisi Bersama Masyarakat’.

Korlantas Dan Polda Metro Bahas ETLE hingga Transformasi Layanan SIM

0

Korlantas Dan Polda Metro Bahas ETLE hingga Transformasi Layanan SIM

Korlantas Polri dan Polda Metro Jaya bahas penegakan hukum elektronik dan transformasi pelayanan publik untuk tingkatkan ketertiban lalu lintas di Jakarta. Korlantas Polri

Jakarta, CNN Indonesia — Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri bersama Polda Metro Jaya membahas penguatan penegakan hukum berbasis elektronik hingga transformasi pelayanan publik untuk meningkatkan ketertiban lalu lintas di Jakarta.
Pembahasan itu dilakukan dalam audiensi antara Kakorlantas Polri Brigjen Aries Syahbudin yang didampingi Dirregident Korlantas Polri Brigjen I Made Agus Prasatya dengan Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto dengan didampingi Kombes Firman Darmansyah pada Kamis (12/11).

Salah satu fokus pembahasan adalah optimalisasi pengawasan lalu lintas melalui penggunaan aplikasi dan perangkat K31. Teknologi tersebut disimulasikan untuk memperkuat pemantauan, pengendalian, dan pengawasan lalu lintas secara terintegrasi.

“Dalam pembahasan pengelolaan dan pengawasan Kamseltibcarlantas, dilakukan simulasi penggunaan aplikasi dan perangkat K31 sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pemantauan, pengendalian, serta pengawasan lalu lintas secara lebih terintegrasi,” kata Aries dalam keterangannya dikutip Jumat (13/11).

Selain penguatan teknologi pengawasan, dalam audiensi itu juga membahas optimalisasi penindakan pelanggaran melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik.

Sistem tilang elektronik didorong berjalan secara transparan dan akuntabel serta menerapkan prinsip zero penyimpangan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap penegakan hukum lalu lintas.

Persoalan kemacetan di Jakarta turut menjadi perhatian. Korlantas dan Polda Metro Jaya membahas pelibatan komunitas masyarakat untuk membantu mengurai kepadatan lalu lintas dengan dukungan pemerintah daerah.

Dengan demikian, penanganan kemacetan di Ibu Kota diharapkan tidak hanya bertumpu pada kepolisian, tetapi juga melibatkan partisipasi berbagai elemen masyarakat.

Kemudian, di sektor pelayanan publik, terdapat dua agenda yang menjadi prioritas, yakni penerapan layanan ETLE satu atap di Samsat dan transformasi pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) melalui proyek percontohan di Satpas Daan Mogot.

Layanan ETLE satu atap di Samsat ditujukan untuk memudahkan masyarakat melalui sistem pelayanan yang lebih terintegrasi. Sementara itu, transformasi di Satpas Daan Mogot diharapkan menjadi percontohan pelayanan SIM yang lebih modern, profesional, dan transparan.

Korlantas dan Polda Metro Jaya menyatakan penguatan koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya membangun pengelolaan lalu lintas yang modern, penegakan hukum berintegritas, serta pelayanan publik yang semakin berkualitas. Langkah itu juga sejalan dengan tagline Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yakni ‘Polisi Bersama Masyarakat’.

Polda Metro Ungkap Jaringan Perekrut WNI Jadi Tentara Bayaran di Rusia

0

Polisi Ungkap Jaringan Perekrut WNI Jadi Tentara Bayaran di Rusia

Polisi Ungkap Jaringan Perekrut WNI Jadi Tentara Bayaran di Rusia
Sumber:afu

https://tribratanews.polri.go.id/Tribratanews.polri.go.id – Jakarta. Kepolisian membongkar jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) internasional yang merekrut warga negara Indonesia (WNI) untuk dijadikan tentara bayaran di Rusia. Dalam pengungkapan ini, polisi menemukan fakta mengejutkan: dua warga negara asing (WNA) asal Rusia dan Ukraina diduga bekerja sama menjalankan perekrutan di Indonesia.

 

View on Threads

 

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol. Nasriadi mengatakan, kolaborasi kedua WNA tersebut menjadi perhatian penyidik. Pasalnya, Rusia dan Ukraina saat ini tengah terlibat konflik bersenjata.

“Ada dua pelaku warga negara asing, yaitu warga negara Rusia dan warga negara Ukraina. Kalau di negaranya, mereka saling berperang, tetapi di Indonesia, mereka berkolaborasi mencari warga negara Indonesia untuk bisa direkrut menjadi tentara bayaran yang ada di sana,” papar Nasriadi dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Rabu (11/11/2026).

Dalam kasus tersebut, penyidik telah menetapkan enam orang sebagai tersangka. Dua di antaranya merupakan WNA asal Rusia dan Ukraina, sedangkan empat lainnya adalah WNI.

Kedua WNA itu diduga memanfaatkan kondisi ekonomi serta jaringan lokal untuk mencari calon korban. Para WNI kemudian direkrut sebelum diberangkatkan ke wilayah konflik di Rusia.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, sedikitnya 23 WNI telah diberangkatkan melalui jaringan tersebut. Nasib sejumlah korban pun memprihatinkan. Satu orang dilaporkan meninggal dunia, sementara beberapa lainnya mengalami luka berat akibat terkena ranjau.

“Mereka yang dalam jaringan ini, yang sudah berangkat sebanyak 23 orang menjadi tentara Rusia di sana. Berdasarkan keterangan keluarga, satu orang dipastikan meninggal dunia dan beberapa lainnya mengalami luka berat terkena ranjau,” kata Nasriadi.

Jaringan perekrutan ini diketahui beroperasi di sejumlah daerah, mulai dari Jakarta, Medan, Pemalang, Banyumas, hingga Bali. Di wilayah tersebut, para pelaku diduga mencari calon korban dengan menawarkan iming-iming tertentu sebelum mengurus keberangkatan mereka ke luar negeri.

Pengungkapan kasus ini juga berhasil mencegah keberangkatan delapan WNI yang telah teridentifikasi di bandara maupun berdasarkan laporan keluarga. Tim gabungan kemudian melakukan langkah pengamanan untuk menghentikan proses pemberangkatan tersebut.

Nasriadi menegaskan, penyidikan masih terus dikembangkan dengan melibatkan sejumlah instansi terkait. Koordinasi dilakukan untuk mengungkap seluruh jaringan, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.

“Kami di-back up oleh Direktur PPA-PPO Polda Metro Jaya, dari Hubinter, Imigrasi, dari Densus 88, kemudian dari kementerian. Kami akan terus kembangkan dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru lainnya,” pungkas Nasriadi.